Kobarkan Semangat, Terbitkan Budi Pekerti, Menuju Percepatan Pendidikan Merata yang Berkualitas

Manusia adalah mahluk yang sangatmencintai perubahan, begitu banyak orang-orang di dunia yang melihat dunia Pendidikan sebagai penemuan kembali insan-insan pembawa perubahan menuju kebaikan. Merekalah yang menanamkan pondasi-pondasi kokoh untuk menopang pilar yang mengangkat peradaban bangsa dan mereka juga yang menegakkan benteng-benteng tatkala badai datang menghadang. Akan tetapi, apakah harapan itu akan benar adanya ketika sistem pendidikan kita sedang tersesat? Begitu banyak Orang terombang-ambing, padahal mereka berharap bahwa dunia Pendidikan adalah harapan terahir mereka untuk lebih beradab.

Pendidikan bukan hanya lingkungan sekolah semata. pendidikan yang dijadikan sebagai tolak ukur strata sosial di masyarakat yang sudah menjadi paradigm yang mengakar memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun ini, pemerintah memiliki tema yang menarik yaitu “Percepat Pendidikan yang merata dan berkualitas “ sebuah tema kontekstual yang menyajikan gambaran realitas kesenjangan pada mutu Pendidikan  dibawah bayang-bayang pelangi Nusantara yang multikultural.

Berlandaskan pada UU no 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan didefinisikan sebagai usaha terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik senantiasa aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,keaagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia  serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Selaras dengan tujuan tersebut tujuan Pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan yang tertuang pada pembukaan undang-undang dasar 1945 yang mengamantkan pemerintah negara indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara tersurat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan asas persamaan, pemerataan dan berkeadilan. Pendidikan milik seluruh komponen bangsa Indonesia. Akses pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke tanpa membedakan unsur jabatan sosial, suku, ras, dan agama. Selain itu pendidikan harus ditegakkan secara adil tanpa memandang golongan harta.

Di dalam pertimbangan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Di poin tertentu lainnya  UUD 1945 juga mengamantakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan  satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan serta ketakwaaan kepada tuhan Yang Maha Esa serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian daripada itu pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia termasuk mahasiswa yang dikatakan pemikir paling idealis, masih mempunyai tanggungan untuk mengamati kondisi Pendidikan di Indonesia detik ini, mencari segala bentuk kejanggalan yang terjadi dengan cita-cita Indonesia, menemukan akar dari permasalahan yang ada demi kemajuan Pendidikan nasional. Serta merumuskan berbagai solusi dari permasalahan yang nyata terjadi ditambah yang terkesan paling berat adalah bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan lapisan masyarakat merelaisasikan perbaikan bagi Pendidikan di Indonesia.

Berkaitan dengan realitas yang terjadi, berdasarkandata dari badan pusat statistic terntang presentase penduduk usia 7 – 24 tahun menurut menurut jenis kelamin, kelompok umur sekolah dan partisipasi sekolah memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 0.84% tidak/belum pernah sekolah, 70.91% masih sekolah dan 28.25% tidak sekolah lagi. Dari data yang lain disebutkan sebanyak 76.07% penduduk usia 19-24 tahun (usia rata-rata mahasiswa) tidak lagi sekolah. Di tingkat pendidikan menengah pertama (13-15 tahun) sebanyak 4.48% tidak lagi sekolah dan di tingkat pendidikan menengah atas (16-18 tahun) sebanyak 28.56% tidak sekolah lagi. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat kenaikan presentasi angka tidak sekolah lagi di setiap jenjangnya. Permasalahan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah motivasi belajar yang rendah, kurangnya fasilitas pendidikan, ataukah biaya pendidikan yang membengkak? Terlepas dari hal itu Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, akan tetapi masih terdapat 4.48% anak berusia SMP dan 28.56% anak berusia SMA tidak bersekolah.

Dari data presentasi penduduk buta huruf diketahui bahwa sebanyak 1.00% penduduk berusia 15-45 tahun belum dapat membaca. Angka tersebut bertambah besar pada kelompok usia 45+ dimana terdapat 11.47% persentase buta huruf. Sungguh sebuah ironi di tengah zaman yang telah begitu berkembang dengan berbagai teknologi canggih masih terdapat saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang masih tuna aksara.

Dari data jumlah sekolah, guru, dan murid terdapat sebuah realitas yang lebih menghebohkan. Di Jawa persentase perbandingan guru dan murid sangat ideal dan bahkan  banyak guru daripada siswanya sedangkan di luar Jawa khususnya di kawasan timur jumlah tenaga pendidik dan fasilitas pendidik masih jauh dari kata layak. Lantas dimana pemerataan pendidikan yang selama ini katanya dipercepat? Pemerataan dan keadilan merupakan asas utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sudah sepantasnya jika saudara sebangsa dan setanah air di setiapl wilayah bumi pertiwi mendapatkan pendidikan yang minimal ‘layak’. Sarana dan prasarana pendidikan utama seperti gedung, buku, pendidik berkompeten, dan dana operasional pendidikan harus diwujudkan secara cepat dan berkualitas.

Dilihat dari jumlah perguruan tingginya, di DKI Jakarta terdapat 423 total perguruan tinggi sedangkan di wilayah seluas kalimantan hanya terdapat 274 total perguruan tinggi dan total di papuan hanya terdapat 71. Hal tersebut akan mendorong perpindahan pelajar ke kota besar yang akan semakin menambah kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Mengapa tidak dipercepat pembangunan sarana pendidikan di wilayah tersebut sehingga dapat mendorong kemajuan dan pembangunan. Selain itu, lebih banyaknya jumlah perguruan tinggi di Jawa akan meningkatkan isu Java Sentris yang secara tidak langsung akan memicu gerakan separatisme.

Hal terpenting yang harus segera diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat adalah pemerataan pendidikan, dimana setiap rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama. Tentunya bidang yang dipelajari akan berbeda karena manusia diciptakan unik sehingga munculah teori multiple intelligence. Namun, permasalahan mendasarnya adalah bagaimana mengembangkan pendidikan yang mengembangkan budi pekerti dan kemampuan belajar, bukan hanya menguasai suatu keahlian tertentu dengan orientasi pekerjaan, karena sesungguhnya pekerjaan hanyalah bagian dari proses pendidikan sepanjang hayat dan bukan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, kami dari BEM FT UNY menyatakan sikap keras kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk segera memperbaiki pendidikan di Indonesia melalui harapan-harapan sebagai berikut:

  1. Wujudkan Pemerataan Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan sarana dan prasaranan pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, terpencil) sebagai upaya mempertahankan batas kedaulatan negara dan di wilayah-wilayah desa yang jauh dari perkotaan agar menyamakan kesempatan fasilitas bagi peserta didik di daerah kota dan desa. Selain itu, pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi di wilayah luar Jawa harus diperhatikan untuk menghindari java sentris dan teror gerakan separatis.
  2. Evaluasi UN yang terkait dengan sarana dan prasarana serta kejujuran peserta perlu diperhatikan sebagai upaya pembentukan karatker bangsa yang sesuai semangat Pancasila. Sekolah juga harus menerapkan keterbukaan dan kejujuran bukan sebaliknya mendorong siswa untuk menggunakan cara apapun demi mendapatkan nilai yang tinggi. Pemahaman bahwa kepintaran seseorang dilihat dari angka yang didapatkannya harus direduksi sedikit demi sedikit.
  3. Evaluasi lagi UUPT dimana perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang seharusnya benar-benar memanusiakan manusia dan tidak hanya berorientasi pada materi dan percepatan belajar tanpa mempertimbangkan peningkatan kualitas softskill dan hardskill secara seimbang. Pendidikan tinggi bukanlah komoditas dan mahasiswa bukanlah konsumen. Hasil penelitian dan karya perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi hanya bagi masyararakat dan negara bukan hanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi seharusnya justru mampu menjadi pengembang dari IPTEK tersebut.
  4. Hapuskan kapitalisasi dan Politisasi Pendidikan di Indonesia. Pendidikan seharusnya menjadi sarana bermetamorfosa bagi manusia untuk mengenali hakikat penciptaannya bukan sebagai barang dagangan yang dilelang dengan harga setinggi-tingginya. Selain itu, pendidikan merupakan suatu ruang objektif yang menjunjung kebenaran ilmiah bukan tempat untuk membuat pencitraan publik dan berbagai kepentingan politis lainnya seperti mengubah sejarah, menutupi kecacatan/kesalahan suatu pihak, dan contoh yang lainnya.
  5. Netralisasi area pendidikan (kampus) dari oknum-oknum yang mempunyai kepentingan pribadi atau golongan yang mengarah kepolitik praktis
  6. Tinjau kembali Permendikbud No 87 tahun 2013 tentang PPG, dimana masih terdapat berbagai macam kecacatan di dalam aturan pelaksanaan PPG. PPG seharusnya ditujukan kepada lulusan non-kependidikan. Adapun jika lulusan kependidikan dirasa kurang profesional, mengapa tidak memasukkan kurikulum PPG ke dalam jenjang S1 kependidikan sehingga lulusan kependidikan seharusnya sudah mampu terjun ke lapangan sebagai guru muda

Wahai pemuda yang terbuai kelap-kelipnya dunia

Wahai kalian penerus peradaban yang kakinya meliuk dan mulai Lelah untuk berjalan

Kalian yang suaranya tak lagi lantang terdengar

Mari bangkit,bersatu dan bergerak mewujudkan Indonesia yang lebih baik

Selama kita masih mengingat sejarah dan jasa-jasa pahlawan pendiri negri ini

Pendidikan Budi pekerti tidak akan pernah mati!!!

Salam Jawara,Salam Pendidikan dari Kampus Teknika!

Departemen Kajian, Riset, dan  Politik Bem FT UNY 2017

KRITIS,KREATIF,SOLUTIF,MENCERDASKAN

 

Referensi :

1.UU no 20 2003

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Permendikbud No 87 tahun 2013 tentang Profesi Guru Pra Jabatan
  3. Data Badan Pusat Statistik tentang Indikator Pendidikan 1994-2015
  4. Data Badan Pusat Statistik tentang Presentase penduduk buta huruf menurut kelompok umur, 2011-2016
  5. Data Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah 1, 2002-2015

7.Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Provinsi, 2011-2016

8.Indikator Pendidikan, 1994-2016

9.Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2003-2014

10.Forlap.dikti.go.id

One thought on “Kobarkan Semangat, Terbitkan Budi Pekerti, Menuju Percepatan Pendidikan Merata yang Berkualitas

Tinggalkan pesan ya ...