Nyalakan Pelita, Terangkan Cita-cita, Wujudkan Perbaikan Pendidikan di Indonesia

pendidikan

Tahun ini pemerintah sengaja memilih tema “Nyalakan Pelita, Terangkan Cita-cita” sebagai tema keriaan Hari Pendidikan Nasional. “Kita ingin pendidikan benar-benar berperan sebagai pelita bagi setiap anak Indonesia yang akan membuatnya bisa melihat peluang, mendorong kemajuan, menumbuhkan karakter, dan memberikan kejernihan dalam menata dan menyiapkan masa depannya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan saat menyampaikan sambutannya pada Upacara Hari Pendidikan Nasional, di halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Senin (02/05/2016) pagi.

Mendikbud mengajak masyarakat yang sudah merasakan dampak dari pendidikan untuk ikut bergerak, ikut terlibat dalam memperluas dampak pendidikan terhadap saudara-saudara sebangsa yang belum sepenuhnya merasakan kesempatan itu.
Mendikbud juga meminta kepada semua yang telah merasakan manfaat pendidikan, agar di bulan pendidikan ini, untuk menyapalah para pendidik kita dulu. “Tanyakan kabarnya, ucapkan terima kasih dan tunjukkan apreasiasi pada mereka, para pendidik dan pejuang pendidikan. Lalu mari sama-sama kita tetapkan bahwa ikhtiar memajukan pendidikan akan kita lanjutkan dan kembangkan,” tuturnya.

Peningkatan Kualitas Manusia
Di awal sambutannya Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, Hari Pendidikan Nasional kita rayakan sebagai hari kesadaran tentang pentingnya kualitas manusia. Ia mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi era global jika tinggi kualitas manusianya. manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa.
Segala capaian yang kita raih sebagai individu maupun sebagai bangsa kolektif, lanjut Mendikbud, tak lepas dari persinggungan dengan pendidikan. “Mutu dan jenjang pendidikan berdampak besar pada ruang kesempatan untuk maju dan sejahtera. Maka memastikan setiap manusia Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang bermutu sepanjang hidupnya sama dengan memastikan kejayaan dan keberlangsungan bangsa,” papar Anies.
Menurut Mendikbud, salah satu dukungan yang perlu kita berikan pada anak-anak Indonesia adalah memastikan bahwa apa yang mereka pelajari saat ini adalah apa yang memang mereka butuhkan untuk menJawab tantangan jamannya. “Keterampilan utuh yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia di abad 21 ini, lanjut Mendikbud, mencakup tiga komponen yaitu kualitas karakter, kemampuan literasi, dan kompetensi,”jelasnya.
Ia menyebutkan, karakter terdiri dari dua bagian. Pertama, karakter moral, sesuatu yang sering kita bicarakan. “Karaker moral itu antara lain adalah nilai Pancasila, keimanan, ketakwaan, intergitas, kejujuran, keadilan, empati, rasa welas asih, sopan santun,” ungkap Anies.
Adapun yang kedua dan tak kalah pentingnya adalah karakter kinerja. Di antara karakter kinerja, lanjut Mendikbud, adalah kerja keras, ulet, tangguh, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan.
“Kita ingin anak-anak Indonesia menumbuhkan kedua bagian karakter ini secara seimbang. Kita tak ingin anak-anak Indonesia menjadi anak yang jujur tapi malas, atau rajin tapi culas,” tutur Mendikbud seraya menambahkan, keseimbangan karakter baik ini akan menjadi pemandunya dalam menghadapi lingkungan perubahan yang begitu cepat.

Melalui pendidikan manusia memahami nilai-nilai, di kehidupan bermasyarakat norma, adab,etika, moral, dan budi pekerti. tujuan pendidikan tidak hanya mengacu pada luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Integrasi antara aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik) dipandang sebagai kesatuan yang utuh dalam membangun karakter pribadi manusia. Melalui pendidikan juga upaya untuk memanusiakan manusia. Dimana sebagai makhluk yang dianugrahkan kecerdasan akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki tanggung Jawab besar untuk mengelola bumi dan seluruh isinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran manusia tanpa melupakan kelestariannya. Tanggung Jawab tersebut dapat terwujud melalui pendidikan yang membentuk peradaban manusia.

Berkaca pada UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan hal tersebut tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan yang tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara tersurat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan asas persamaan, pemerataan dan berkeadilan. Pendidikan milik seluruh komponen bangsa Indonesia. Akses pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke tanpa membedakan unsur jabatan sosial, suku, ras, dan agama. Selain itu pendidikan harus ditegakkan secara adil tanpa memandang golongan harta.

Di dalam pertimbangan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Di poin yang lain dituliskan pula bahwa UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sungguh suatu gagasan luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pekerjaan rumah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mahasiswa yang dikatakan memiliki pemikir paling idealis, adalah mengamati kondisi pendidikan di Indonesia detik ini, mencari segala bentuk ketidaksesuaian kondisi yang terjadi dengan cita-cita bangsa Indonesia, menemukan sebuah akar permasalahan yang menghambat kemajuan pendidikan nasional. Serta merumuskan berbagai solusi dari permasalahan yang nyata terjadi, dan yang paling berat adalah bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk merealisasikan perbaikan bagi pendidikan di Indonesia.

Bahkan di DIY yang notabene kota pendidikan masih ada segelintir sekolah dasar yang pendidiknya hanya segelintir pendidik yang masih peduli terhadap masa depan anak di negeri ini tanpa memandang materi yang mau terjun ke sekolah dasar yg sempat di kunjungi BEM FT UNY dalam program kerjanya FT Mengajar

Berkaitan dengan realitas yang terjadi, data dari Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 sebanyak 0.97% tidak/belum pernah sekolah, 68.45% masih sekolah, dan 30.58% tidak sekolah lagi. Dari data yang lain disebutkan sebanyak 79.00% penduduk usia 19-24 tahun (usia rata-rata mahasiswa) tidak lagi sekolah. Di tingkat pendidikan menengah pertama (13-15 tahun) sebanyak 8.54% tidak lagi sekolah dan di tingkat pendidikan menengah atas (16-18 tahun) sebanyak 35.66% tidak sekolah lagi. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat kenaikan presentasi angka tidak sekolah lagi di setiap jenjangnya. Permasalahan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah motivasi belajar yang rendah, kurangnya fasilitas pendidikan, ataukah biaya pendidikan yang membengkak? Terlepas dari hal itu Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, akan tetapi masih terdapat 8.54% anak berusia SMP tidak bersekolah.

Dari data presentasi penduduk buta huruf diketahui bahwa sebanyak 1.61% penduduk berusia 15-45 tahun belum dapat membaca. Angka tersebut bertambah besar pada kelompok usia 45+ dimana terdapat 15.15% persentase buta huruf. Sungguh sebuah ironi di tengah zaman yang telah begitu berkembang dengan berbagai teknologi canggih masih terdapat saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang belum mengenal aksara.

Dari data jumlah sekolah, guru, dan murid terdapat sebuah realitas yang lebih mencengangkan. Di Jawa persentase perbandingan guru dan murid sangat ideal dan bahkan terlalu banyak guru sedangkan di luar Jawa khususnya di kawasan timur jumlah tenaga pendidik dan fasilitas pendidik masih jauh dari kata layak. Lantas dimana pemerataan pendidikan yang selama ini digembar-gemborkan? Pemerataan dan keadilan merupakan asas utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sudah sepantasnya jika saudara sebangsa dan setanah air di setiap jengkal wilayah bumi pertiwi mendapatkan pendidikan yang minimal ‘layak’. Sarana dan prasarana pendidikan utama seperti gedung, buku, pendidik berkompeten, dan dana operasional pendidikan harus diwujudkan secara merata dan satu rasa

Dilihat dari jumlah perguruan tingginya, di DKI Jakarta terdapat 137 perguruan tinggi sedangkan di wilayah seluas kalimantan hanya terdapat 163 perguruan tinggi dan di papuan hanya terdapat 41. Hal tersebut akan mendorong perpindahan pelajar ke kota besar yang akan semakin menambah kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Mengapa tidak mengembangkan sarana pendidikan di wilayah sehingga dapat mendorong kemajuan dan pembangunan di wilayah tersebut? Selain itu, lebih banyaknya jumlah perguruan tinggi di Jawa akan meningkatkan isu Java Sentris yang secara tidak langsung akan memicu gerakan separatisme.

Hal terpenting yang harus segera diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat adalah pemerataan pendidikan, dimana setiap rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama. Tentunya bidang yang dipelajari akan berbeda karena manusia diciptakan unik sehingga munculah teori multiple intelligence. Namun, permasalahan mendasarnya adalah bagaimana mengembangkan pendidikan yang mengembangkan budi pekerti dan kemampuan belajar, bukan hanya menguasai suatu keahlian tertentu dengan orientasi pekerjaan, karena sesungguhnya pekerjaan hanyalah bagian dari proses pendidikan sepanjang hayat dan bukan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, kami dari BEM FT UNY menyatakan sikap keras kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk segera wujudkan perbaikan pendidikan di Indonesia khususnya luar Jawa melalui harapan-harapan sebagai berikut:

  1. Wujudkan Pemerataan Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan sarana dan prasaranan pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, terpencil) sebagai upaya mempertahankan batas kedaulatan negara dan di wilayah-wilayah desa yang jauh dari perkotaan agar menyamakan kesempatan fasilitas bagi peserta didik di daerah kota dan desa. Selain itu, pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi di wilayah luar Jawa harus diperhatikan untuk menghindari java sentris dan teror gerakan separatis.
  2. Evaluasi UN yang terkait dengan kejujuran peserta perlu diperhatikan sebagai upaya pembentukan karatker bangsa yang sesuai semangat Pancasila. Sekolah juga harus menerapkan keterbukaan dan kejujuran bukan sebaliknya mendorong siswa untuk menggunakan cara apapun demi mendapatkan nilai yang tinggi. Pemahaman bahwa kepintaran seseorang dilihat dari angka yang didapatkannya harus direduksi sedikit demi sedikit.
  3. Kaji ulang UUPT dimana perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang seharusnya benar-benar memanusiakan manusia mampu mencetak lulusan yang berkarakter membangun sebagai iron stock  pemimpin bangsa dan tidak hanya berorientasi pada materi dan percepatan belajar tanpa mempertimbangkan peningkatan kualitas softskill dan hardskill secara seimbang. Pendidikan tinggi bukanlah komoditas dan mahasiswa bukanlah konsumen. Hasil penelitian dan karya perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi hanya bagi masyararakat dan negara bukan hanya terseret ke pola konsumtif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  4. Tinjau kembali Permendikbud No 87 tahun 2013 tentang PPG, dimana masih terdapat berbagai macam kecacatan di dalam aturan pelaksanaan PPG. PPG seharusnya ditujukan kepada lulusan non-kependidikan. Adapun jika lulusan kependidikan dirasa kurang profesional, mengapa tidak memasukkan kurikulum PPG ke dalam jenjang S1 kependidikan sehingga lulusan kependidikan seharusnya sudah mampu terjun ke lapangan sebagai pendidik muda berkompeten
  5. Hapuskan Liberalisasi dan Politisasi Pendidikan di Indonesia. Pendidikan seharusnya menjadi wadah bagi manusia untuk mengenali hakikat penciptaannya bukan sebagai barang dagangan yang dilelang dengan harga setinggi-tingginya. Selain itu, pendidikan merupakan suatu ruang objektif yang menjunjung kebenaran ilmiah bukan tempat untuk membuat pencitraan publik dan berbagai kepentingan politis lainnya seperti mengubah sejarah, menutupi kecacatan/kesalahan suatu pihak, dan contoh yang lainnya.
  6. Netralisasi area pendidikan (kampus) dari oknum-oknum yang mempunyai kepentingan pribadi atau golongan yang mengarah kepolitik praktis

Selama kita masih mengingat sejarah dan jasa-jasa pahlawan pendiri negeri ini

Pendidikan budi pekerti tak akan pernah mati !!!!

Salam Jawara, Salam Pendidikan dari Kampus Teknika!

Departemen Kajian, Riset, dan Politik BEM FT UNY 2016

KRITIS, KREATIF, SOLUTIF

 

Referensi:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  • Permendikbud No 87 tahun 2013 tentang Profesi Guru Pra Jabatan
  • Data Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003_2013
  • Data Badan Pusat Statistik tentang Indikator Pendidikan 1994-2013
  • Data Badan Pusat Statistik tentang Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan 2003-2011
  • Data Badan Pusat Statistik tentang Pembangunan Fasilitas Pendidikan
  • Data Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur, Daerah Tempat Tinggal, dan Partisipasi Sekolah 1, 2000-2013
  • Data Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah 1, 2002-2013
  • Setkab.go.id
Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan pesan ya ...