Refleksi Pendidikan Indonesia: Dari Sabang-Merauke, Sudahkah Kita Satu Rasa Sama Rata?

Oleh: BEM FT UNY 2015

Pendidikan merupakan pembangun peradaban. Suatu peradaban yang maju dengan berbagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir tak pernah lepas dari peran besar pendidikan. Melalui pendidikan pula manusia memahami nilai-nilai luhur, norma di masyarakat, moral, dan budi pekerti. Keluaran pendidikan tidak hanya mengacu pada luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Integrasi antara aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik) harus dipandang sebagai kesatuan yang utuh dalam membangun karakter diri manusia. Selain itu, pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Dimana sebagai makhluk yang dianugerahi kecerdasan akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola bumi dan seluruh isinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran manusia tanpa melupakan kelestariannya. Tanggung jawab tersebut dapat terwujud melalui pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi peradaban umat manusia.

Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan hal tersebut tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan yang tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara tersurat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan asas persamaan, pemerataan dan berkeadilan. Pendidikan milik seluruh komponen bangsa Indonesia. Akses pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dari sabang hingga merauke tanpa membedakan unsur jabatan sosial, suku, ras, dan agama. Selain itu pendidikan harus ditegakkan secara adil tanpa memandang golongan harta.

Di dalam pertimbangan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Di poin yang lain dituliskan pula bahwa UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sungguh suatu gagasan luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pekerjaan rumah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mahasiswa yang dikatakan memiliki pemikir paling idealis, adalah mengamati kondisi pendidikan di Indonesia detik ini, mencari segala bentuk ketidaksesuaian kondisi yang terjadi dengan cita-cita bangsa Indonesia, menemukan sebuah akar permasalahan yang menghambat kemajuan pendidikan nasional. Serta merumuskan berbagai solusi dari permasalahan yang nyata terjadi, dan yang paling berat adalah bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk merealisasikan perbaikan bagi pendidikan di Indonesia.

Berkaitan dengan realitas yang terjadi, data dari Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 sebanyak 0.97% tidak/belum pernah sekolah, 68.45% masih sekolah, dan 30.58% tidak sekolah lagi. Dari data yang lain disebutkan sebanyak 79.00% penduduk usia 19-24 tahun (usia rata-rata mahasiswa) tidak lagi sekolah. Di tingkat pendidikan menengah pertama (13-15 tahun) sebanyak 8.54% tidak lagi sekolah dan di tingkat pendidikan menengah atas (16-18 tahun) sebanyak 35.66% tidak sekolah lagi. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat kenaikan presentasi angka tidak sekolah lagi di setiap jenjangnya. Permasalahan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah motivasi belajar yang rendah, kurangnya fasilitas pendidikan, ataukah biaya pendidikan yang membengkak? Terlepas dari hal itu Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, akan tetapi masih terdapat 8.54% anak berusia SMP tidak bersekolah.

Dari data presentasi penduduk buta huruf diketahui bahwa sebanyak 1.61% penduduk berusia 15-45 tahun belum dapat membaca. Angka tersebut bertambah besar pada kelompok usia 45+ dimana terdapat 15.15% persentase buta huruf. Sungguh sebuah ironi di tengah zaman yang telah begitu berkembang dengan berbagai teknologi canggih masih terdapat saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang belum mengenal aksara.

Dari data jumlah sekolah, guru, dan murid terdapat sebuah realitas yang lebih mencengangkan. Di Jawa persentase perbandingan guru dan murid sangat ideal dan bahkan terlalu banyak guru sedangkan di luar jawa khususnya di kawasan timur jumlah tenaga pendidik dan fasilitas pendidik masih jauh dari kata layak. Lantas dimana pemerataan pendidikan yang selama ini digembar-gemborkan? Pemerataan dan keadilan merupakan asas utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sudah sepantasnya jika saudara sebangsa dan setanah air di pelosok wilayah manapun mendapatkan pendidikan yang minimal ‘layak’. Sarana dan prasarana pendidikan utama seperti gedung, buku, pendidik berkompeten, dan dana operasional pendidikan harus diwujudkan secara merata

Dilihat dari jumlah perguruan tingginya, di DKI Jakarta terdapat 137 perguruan tinggi sedangkan di wilayah seluas kalimantan hanya terdapat 163 perguruan tinggi dan di papuan hanya terdapat 41. Hal tersebut akan mendorong perpindahan pelajar ke kota besar yang akan semakin menambah kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Mengapa tidak mengembangkan sarana pendidikan di wilayah sehingga dapat mendorong kemajuan dan pembangunan di wilayah tersebut? Selain itu, lebih banyaknya jumlah perguruan tinggi di jawa akan meningkatkan isu Java Sentris yang secara tidak langsung akan memicu gerakan separatisme.

Hal terpenting yang harus segera diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat adalah pemerataan pendidikan, dimana setiap rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama. Tentunya bidang yang dipelajari akan berbeda karena manusia diciptakan unik sehingga munculah teori multiple intelligence. Namun, permasalahan mendasarnya adalah bagaimana mengembangkan pendidikan yang mengembangkan budi pekerti dan kemampuan belajar, bukan hanya menguasai suatu keahlian tertentu dengan orientasi pekerjaan, karena sesungguhnya pekerjaan hanyalah bagian dari proses pendidikan sepanjang hayat dan bukan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, kami dari BEM FT UNY menyatakan sikap keras kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk segera memperbaiki pendidikan di Indonesia melalui harapan-harapan sebagai berikut:

  1. Wujudkan Pemerataan Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan sarana dan prasaranan pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, terpencil) sebagai upaya mempertahankan batas kedaulatan negara dan di wilayah-wilayah desa yang jauh dari perkotaan agar menyamakan kesempatan fasilitas bagi peserta didik di daerah kota dan desa. Selain itu, pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi di wilayah luar jawa harus diperhatikan untuk menghindari java sentris dan teror gerakan separatis.
  2. Segera selesaikan permasalahan UN yang banyak disoroti beberapa waktu ini. UN sebagai acuan dalam menilai kualitas pendidikan di Indonesia harus tetap dilaksanakan dengan perbaikan pada sistemnya. Selain itu, evaluasi UN yang terkait dengan kejujuran perlu diperhatikan sebagai upaya pembentukan karatker bangsa yang sesuai semangat Pancasila. Sekolah juga harus menerapkan keterbukaan dan kejujuran bukan sebaliknya mendorong siswa untuk menggunakan cara apapun demi mendapatkan nilai yang tinggi. Pemahaman bahwa kepintaran seseorang dilihat dari angka yang didapatkannya harus direduksi sedikit demi sedikit.
  3. Rombak UUPT dimana perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang seharusnya benar-benar memanusiakan manusia dan tidak hanya berorientasi pada materi dan percepatan belajar tanpa mempertimbangkan peningkatan kualitas softskill dan hardskill secara seimbang. Pendidikan tinggi bukanlah komoditas dan mahasiswa bukanlah konsumen. Hasil penelitian dan karya perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi hanya bagi masyararakat dan negara bukan hanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi seharusnya justru mampu menjadi pengembang dari IPTEK tersebut.
  4. Cabut Moratorium Kurikulum 2013, Indonesia sudah selangkah lebih maju dengan menerapkan kurikulum 2013 yang berorientasi pada evaluasi humanis dan pengembangan kemampuan siswa secara mandiri. Memang terdapat berbagai macam cacat di dalam pelaksanaannya, namun seharusnya langkah yang diambil adalah melakukan evaluasi dan perbaikan bukan langkah mundur. Evaluasi diperlukan namun bukan dalam wujud mengganti atau mencanangkan kurikulum baru. Perbaiki kualitas pendidik dan muatan dari pendidikan serta wujudkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
  5. Tinjau kembali Permendikbud No 87 tahun 2013 tentang PPG, dimana masih terdapat berbagai macam kecacatan di dalam aturan pelaksanaan PPG. PPG seharusnya ditujukan kepada lulusan non-kependidikan. Adapun jika lulusan kependidikan dirasa kurang profesional, mengapa tidak memasukkan kurikulum PPG ke dalam jenjang S1 kependidikan sehingga lulusan kependidikan seharusnya sudah mampu terjun ke lapangan sebagai guru muda.
  6. Hapuskan Liberalisasi dan Politisasi Pendidikan di Indonesia. Pendidikan seharusnya menjadi wadah bagi manusia untuk mengenali hakikat penciptaannya bukan sebagai barang dagangan yang dilelang dengan harga setinggi-tingginya. Selain itu, pendidikan merupakan suatu ruang objektif yang menjunjung kebenaran ilmiah bukan tempat untuk membuat pencitraan publik dan berbagai kepentingan politis lainnya seperti mengubah sejarah, menutupi kecacatan/kesalahan suatu pihak, dan contoh yang lainnya.

Selama idealisme yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa dan hati nurani manusia miliki belum terealisasi, maka selama itu pula kami mahasiswa akan bangkit dan bergerak.

Wahai pemuda bangsa yang terbuai gemerlapnya dunia,

Wahai penerus peradaban bangsa yang kakinya tak lagi kokoh berdiri dan suaranya tak lagi lantang terdengar,

Mari bangkit, bersatu, dan bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari,

Salam Jawara, Salam pembangunan dari kampus teknika!

Departemen Kajian, Riset, dan Politik BEM FT UNY 2015

Referensi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Permendikbud No 87 tahun 2013 tentang Profesi Guru Pra Jabatan

Data Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003_2013

Data Badan Pusat Statistik tentang Indikator Pendidikan 1994-2013

Data Badan Pusat Statistik tentang Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan 2003-2011

Data Badan Pusat Statistik tentang Pembangunan Fasilitas Pendidikan

Data Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur, Daerah Tempat Tinggal, dan Partisipasi Sekolah 1, 2000-2013

Data Badan Pusat Statistik tentang Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah 1, 2002-2013

 

Video Garda Pecinta Indonesia dan Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik UNY mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2015

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan pesan ya ...