Bersama dengan BEM SI DIY, Aktivis BEM FT UNY Sampaikan Tuntutan Pada Pemerintah

“Katanya negara kita ekonomi berkembang tapi nilai tukar rupiah turun, sedangkan harga beras naik hingga pemerintah harus mengadakan operasi pasar,” demikianlah ucapan Bani Asrofudin selaku koordinator aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia DIY yang juga Ketua BEM FT UNY 2014 saat melakukan orasi di halaman Gedung DPRD DIY, Senin (23/3/2015) sore. Ratusan aktivis dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah segera menormalisasi perekonomian nasional yang dinilai telah berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ada lima tuntutan dari BEM SI DIY kepada pemerintah yang diserahkan kepada DPRD DIY agar disampaikan kepada pemerintah. Pertama menolak kenaikan harga bahan pokok dan menuntut Presiden Jokowi untuk menytabilkan perekonomian nasional. Kemudian yang kedua menolak segala bentuk politisasi hukum. Tuntutan ketiga adalah menuntut Presiden Jokowi mengakuisisi aset negara yang dikelola asing, lalu menolak liberalisasi harga minyak dan gas. Dan yang kelima menuntut pemerintah untuk tidak merusak simbol demokrasi Indonesia.

Bani menambahkan bahwa kondisi perekonomian di Indonesia saat ini perlu mendapatkan penanganan cepat dari pemerintah. Apalagi ketidakstabilan perekonomian itu telah dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang kini merosot tajam terhadap dolar AS. “Bayangkan sekarang nilai tukar sudah (rupiah terhadap dolar AS) mencapai Rp13.000. Ini tinggi sekali,” kata dia. Menurut Bani persoalan nilai tukar rupiah saat ini tidak terlepas dari kurang maskimalnya pengelolaan sektor perekomian nasional.

Kondisi itu, menurut dia, mengakibatkan berbagai kebutuhan mendasar masyarakat seperti tarif dasar listrik, tarif berbagai moda transportasi, serta harga komoditas pokok masyarakat turut melambung. Selain itu, ia juga meminta pengelolaan sumber daya alam (SDA) strategis seperti Blok Cepu, dan Freeport yang banyak dikelola pihak asing agar segera diakuisisi kembali sebagai aset negara. “Karena SDA itulah yang seharusnya mampu membantu menopang perekonomian Indonesia,” kata dia.

Lebih dari itu, dia menambahkan, Pemerintah juga perlu memberantas berbagai politisasi hukum serta lebih gencar mendukung program pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Arief Noor Hartanto saat menerima BEM tersebut mengatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke Pemerintah Pusat serta DPRD DIY dengan menandatangani lembaran keputusan hasil kajian BEM SI se-DIY itu. Menurut Arief, tuntutan mahasiswa patut didengar sebagai generasi penerus pembangunan nasional. “Tuntutan ini kami terima dan segera menindaklanjuti agar direspons pemerintah pusat kita,” kata Arief.

Usai menyampaikan aspirasinya di halaman Gedung DPRD DIY, ratusan mahasiswa itu melanjutkan aksinya di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Aksi itu mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian.

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan pesan ya ...